KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH

 

Disusun Oleh

Kelompok 1EB24:

 

Dwi Prastyanto/28211666

Fajar Aji Sondang 28211315

Fathiyyaturrahmah M./27211968

Gena Enka Lestari/23211028

Ike Setiani/23211491

Januar Herdyanto/23211789

Nimas Indrayanti/25211173

Nurul Astuti/25211389

 

Kebijakan Periode selama 1966-1969

Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.

 

Kebijakan Pelita I

Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.

2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.

Sasarannya kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

 

Kebijakan Pelita II

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

 

Kebijakan Pelita III

Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.

 

Kebijakan Pelita IV

Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.

Kebijakan Pelita V

Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.

Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama. 

 

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu

• Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar
• Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar 

Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

 

Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar Negeri

Kebijakan Menekan Pengeluaran

dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Memindahkan Pengeluaran

Dengan cara

1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.

2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi

 

Kebijakan Subsidi BBM

Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.

 

Sumber:

http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

www.oocities.org/winuardi/BBM.doc

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

http://www.scribd.com/

doc/24616247/Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA

 

ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

          Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produkti antara usia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.
          Angkatan kerja itu sendiri terdiri dari 4 golongan:
          a.    Angkatan kerja aktif, yaitu yang bekerja penuh.
          b.    Pengangguran terbuka, yaitu orang yang tidak bekerja tapi mempunyai pekerjaan
          c.    Setengah menganggur, yaitu orang yang tidak bekerja sesuai dengan keahliannya
          d.    Pengangguran tersembunyi/tersamar atau disebut, artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh      pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.
          Angkatan kerja. Banyakkah angkatan kerja di Indonesia? Tentulah sangat banyak karena seperti kita ketahui penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih, 50% lebih penduduknya adalah angkatan kerja.
          Tapi apakah angkatan kerja itu sendiri sebanding dengan lapangan kerja. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar di Indonesia karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja.
          Permasalahan besar di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara tuntas adalah pengangguran.
          Pengangguran sendiri itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
          Pengangguran di Indonesia kebanyakan terjadi di daerah atau wilayah-wilayah yang belum menjadi kota besar dikarenakan di daerah-daerah tersebut, lapangan kerja belumlah maksimal atau bisa jadi belum ada. Dan kebanyakan lapangan kerja terfokus hanya kepada ke kota-kota besar. Sehingga terjadi ketimpangan perekonomian.
          Dan para pengangguran itu sendiri, tidak mau tinggal lama menganggur sehingga mereka berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka yang mengadu nasib di kota besar, tidak semuanya akan berhasil, ada juga yang sudah pindah tapi tetap saja menganggur. Nah hal ini akan menjadi masalah Indonesia lagi, yaitu ketimpangan penduduk yang disebabkan kurang meratanya penyebaran penduduk.
          Masalah pengangguran itu sendiri tidak akan pernah selesai sebelum lapangan pekerjaan merata diseluruh wilayah Indonesia, baik kota besar atau pun kecil.
          Jadi menurut saya, Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan masalah penyebaran lapangan kerja agar tidak ada lagi pengangguran dan otomatis ketimpangan perekonomian tidak akan terjadi lagi.

PERDAGANGAN BEBAS, ANCAMAN ATAU ANUGERAH?

Yang menjadi trend saat ini di dunia perekonomian atau perdagangan adalah perdagangan bebas. Dimana-mana kita selalu mendengar kata-kata perdagangan bebas. Mulai dari pedagang golongan bawah sampai atas sering mengungkit masalah perdagangan bebas, yah walaupun tidak semuanya mengetahui perdagangan bebas sebetulnya.
Bagi masyarakat biasa sendiri, perdagangan bebas sering diidentikkan dengan pengertian negatif. Masyarakat menganggap perdagangan bebas adalah hal yang buruk, contoh paling marak adalah perdagangan manusia. Tapi apakah perdagangan bebas itu sendiri adalah hal negatif dan hanya membawa ancaman? Atau apakah perdagangan bebas itu malah sebuah hal positif dan menguntungkan?
Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang perdagangan bebas, saya akan melampirkan pengertian dari perdagangan bebas terlebih dahulu. Perdagangan bebas adalah perdagangan antara negara tanpa ada hambatan apapun seperti pajak eksport dan import. Bekerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat, yang juga seharusnya saling menguntungkan.
Dilihat dari sisi negatif pengertian di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, kalau perdagangan bebas itu merugikan negara karena perdagangan tersebut, bebas dari pajak eksport dan import.
Sedangkan jika kita melihat dari sisi positifnya, hal ini sangat menguntungkan pedagang dan juga, otomatis bakal menguntungkan negara karena otomatis pedagang akan membayar pajak kepada negara selain pajak eksport dan import.
Sebenarnya untuk perdagangan sendiri itu, dapat sangat menguntungkan negara karena otomatis para pedagang akan membayar pajak eksport dan importnya. Tapi disini, dalam perdagangan bebas itu sendiri pajak eksport dan import itu diabaikan, otomatis, kebebasan laba sangatlah meningkat. Dan menurut saya, di negara manapun, baik negara maju pun, perdagangan bebas adalah sebuah ancaman besar bagi perekonomian negara tersebut. Yah, walaupun besar kerugian tiap negara tidak akan sama dikarenakan kekuatan perekonomian suatu negara pasti berbeda.
Tapi untuk negara Indonesia sendiri, perdagangan bebas adalah sebuah bencana besar. Kita lihat saja, masalah biasa saja, Indonesia sudah sangat kalah jauh dibanding dengan negara lainnya. Perdagangan biasa saja, lebih dari 50%, barang-barang luarlah yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hampir seluruh barang kehidupan sehari-hari mereka adalah barang luar. Adapun keuntungan Indonesia sendiri adalah tidak banyak dibandingkan dengan keuntungan negara asing yang mengimpor barangnya ke Indonesia.
Apalagi kalau perdagangan bebas terjadi di Indonesia, bisa dibayangkan kerugian negara Indonesia.
Jadi, menurut saya, dengan semakin maraknya perdagangan bebas saat ini, sebaiknya suatu negara itu, harus lebih memperketat masalah eksport dan import barang-barang dagang. Pemerintah haruslah peka dengan hal-hal seperti ini, karena ujung-ujungnya, negara pulalah yang akan mendapatkan kerugian besar.