E-COMMERCE (PERDAGANGAN ELEKTRONIK)

Perkembangan teknologi  menyebabkan terjadinya perubahan budaya kita sehari-hari. Dalam era  ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. E-commerce merupakan extension dari commerce dengan mengeksploitasi media elektronik. Meskipun penggunaan media elektronik ini belum dimengerti, akan tetapi desakan bisnis menyebabkan para pelaku bisnis mau tidak mau harus menggunakan media elektronik ini.
Kita dapat melakukan order dengen cepat diinternet tetapi proses pengiriman barang justru memakan waktu dan koordinasi yang lebih rumit, bisa memakan waktu mingguan.
Apa itu E-Commerce? E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan seperti penjualan, pembelian, pelayanan, informasi, dan perdagangan melalui perantara yaitu melalui suatu jaringan computer, terutama internet.
E-commerce atau bisa disebut Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

Manfaat E-Commerce :
• Revenue stream baru
• Market exposure, melebarkan jangkauan
• Menurunkan biaya
• Memperpendek waktu product cycle
• Meningkatkan customer loyality
• Meningkatkan value chain

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

* E-mail dan Messaging
* Content Management Systems
* Dokumen, spreadsheet, database
* Akunting dan sistem keuangan
* Informasi pengiriman dan pemesanan
* Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
* Sistem pembayaran domestik dan internasional
* Newsgroup
* On-line Shopping
* Conferencing
* Online Banking

Perusahaan yang terkenal dalam bidang ini antara lain: eBay, Yahoo, Amazon.com, Google, dan Paypal. Untuk di Indonesia, bisa dilihat tradeworld.com, bhineka.com, fastncheap.com, dll.

Ada beberapa bentuk E-Commerce seperti:
1. Bussiness to Business (B2B)
B2B adalah tipe e commerce yang mengutamakan kerjasama transaksi antar
perusahaan dengan menggunakan media elektronik

2. Collaborative Commerce (C Commerce)
Dalam C Commerce, partner bisnis saling bekerjasama secara elektronik.kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa, misalnya produsen dengan distrbutornya.

3. Bussiness to Consumers (B2C)
Pada B2C, pihak penjual adalah organisasi, sedangkan pihak pembeli biasanya individu

4. Consumers to Business (C2B)
C2B dapat mungkin konsumen membuat request akan kebutuhannya terhadap sebuah barang atau jasa kemudian organisasi atau perusahaan bersaing untuk menyediakan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

5. Consumers to Consumers (C2C)
Transaksi antar individu seperti menjual produk atau jasa kepada individu lain

6. IntraBusiness Commerce
Penggunaan E Commerce dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja dan operasi

7. Government to Citizens (G2C)
Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi E Commerce, selain itu.dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan

8. Mobile Commerce
Mobile Commerce memungkinkan penggunaan E Commerce tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone

 

SUMBER: http://www.binushacker.net
NP: saya mengetiknya hari jum’at jam 20.30 wib tapi tidak langsung di posting karena gangguan jaringan.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH

 

Disusun Oleh

Kelompok 1EB24:

 

Dwi Prastyanto/28211666

Fajar Aji Sondang 28211315

Fathiyyaturrahmah M./27211968

Gena Enka Lestari/23211028

Ike Setiani/23211491

Januar Herdyanto/23211789

Nimas Indrayanti/25211173

Nurul Astuti/25211389

 

Kebijakan Periode selama 1966-1969

Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.

 

Kebijakan Pelita I

Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.

2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.

Sasarannya kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

 

Kebijakan Pelita II

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

 

Kebijakan Pelita III

Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.

 

Kebijakan Pelita IV

Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.

Kebijakan Pelita V

Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.

Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama. 

 

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu

• Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar
• Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar 

Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

 

Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar Negeri

Kebijakan Menekan Pengeluaran

dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Memindahkan Pengeluaran

Dengan cara

1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.

2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi

 

Kebijakan Subsidi BBM

Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.

 

Sumber:

http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

www.oocities.org/winuardi/BBM.doc

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

http://www.scribd.com/

doc/24616247/Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA

 

ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

          Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produkti antara usia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.
          Angkatan kerja itu sendiri terdiri dari 4 golongan:
          a.    Angkatan kerja aktif, yaitu yang bekerja penuh.
          b.    Pengangguran terbuka, yaitu orang yang tidak bekerja tapi mempunyai pekerjaan
          c.    Setengah menganggur, yaitu orang yang tidak bekerja sesuai dengan keahliannya
          d.    Pengangguran tersembunyi/tersamar atau disebut, artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh      pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.
          Angkatan kerja. Banyakkah angkatan kerja di Indonesia? Tentulah sangat banyak karena seperti kita ketahui penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih, 50% lebih penduduknya adalah angkatan kerja.
          Tapi apakah angkatan kerja itu sendiri sebanding dengan lapangan kerja. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar di Indonesia karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja.
          Permasalahan besar di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara tuntas adalah pengangguran.
          Pengangguran sendiri itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
          Pengangguran di Indonesia kebanyakan terjadi di daerah atau wilayah-wilayah yang belum menjadi kota besar dikarenakan di daerah-daerah tersebut, lapangan kerja belumlah maksimal atau bisa jadi belum ada. Dan kebanyakan lapangan kerja terfokus hanya kepada ke kota-kota besar. Sehingga terjadi ketimpangan perekonomian.
          Dan para pengangguran itu sendiri, tidak mau tinggal lama menganggur sehingga mereka berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka yang mengadu nasib di kota besar, tidak semuanya akan berhasil, ada juga yang sudah pindah tapi tetap saja menganggur. Nah hal ini akan menjadi masalah Indonesia lagi, yaitu ketimpangan penduduk yang disebabkan kurang meratanya penyebaran penduduk.
          Masalah pengangguran itu sendiri tidak akan pernah selesai sebelum lapangan pekerjaan merata diseluruh wilayah Indonesia, baik kota besar atau pun kecil.
          Jadi menurut saya, Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan masalah penyebaran lapangan kerja agar tidak ada lagi pengangguran dan otomatis ketimpangan perekonomian tidak akan terjadi lagi.